Kabupaten Trenggalek Kembali Raih WTP dari BPK RI

Trenggalek - Untuk kali keenam secara berturut - turut, Kabupaten Trenggalek memperoleh sekaligus mempertahankan opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Joko Agus Setiyono mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi pemerintah daerah yang telah sangat serius menyusun laporan keuangan berbasis akrual dengan berusaha memenuhi ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

Baca juga: Pakar UNAIR: Amerika Tetap Aman meski Minyak Rusia Naik

" Kami tetap melakukan pemeriksaan dengan standar pemeriksaan keuangan negara, meskipun di masa pendemi, " ucapnya, Jumat (20/5/2022).

Ini artinya, masih lanjut Joko, opini yang diberikan oleh BPK dalam LBH benar - benar memberikan keyakinan yang memadai  terhadap kewajaran penyajian Laporan Keuangan Daerah.

Baca juga: Ilham Bintang: Pengalaman Ganti Foto KTP Secara Kilat Tanpa Pengantar RT-RW

Sementara itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, merasa bersyukur atas capaian tersebut, yakni bisa mempertahankan opini WTP.

" Jadi semua temuan, catatan, rekomendasi  maupun diskusi dari BPK merupakan bentuk masukan yang sangat berarti bagi pemerintah daerah agar tetap menjaga kualitas pengelolaan keuangan, " ungkapnya.

Baca juga: Mendagri Wajibkan Nomenklatur Pemadam Kebakaran Jadi Dinas Tersendiri

Arifin menyebut, WTP atas LHP sebagai bentuk konsistensi dari pengelolaan keuangan negara di masa pandemi.Artinya, APBD menjadi instrumen  fiskal yang efektif yang merespon dampak Covid - 19 untuk pemenuhan target pembangunan strategis nasional." Capaian ini bisa menjadi bukti jika pemerintah daerah profesional dalam melakukan pengelolaan keuangan negara, " tandasnya.

Selanjutnya, Gus Ipi sapaan akrabnya berharap agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Trenggalek harus bekerja  dengan dedikasi dan integritas tinggi.Sehingga, dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan bisa berkualitas (ags).

Baca juga: Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Program Percepatan Reforma Agraria